etprof

Esay I

1.Faktor pendorong apa saja yang menyebabkan etika bisnis menjadi penting? jelaskan!

2.Apa yang dimaksud korupi menurut UU tetang Tipikor?
menurut UU Tipikor pasal 2, korupsi adalah:
tindak pidana yg diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan negara.

3. Sebutkan dan jelaskan 4 hal yang merupakan titik tolak dalam perdebatan antara universalitas dan relativitas etika bisnis!
4.Dalam konteks birokrasi/pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan netralitas? Apa saja dimensi netralitas?
5. Apa yang dimaksud pengecekan 3K? Jelaskan!
6. Jelaskan faktor pendorong perilaku tidak etis!
7. Sebutkan dan jelakan pembenaran perilaku tidak etis!

Esay II

1.mengapa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial bila ingin perusahaannya terjamin keberlangsungannya?
Perkembangan jaman menuntut perusahaan untuk lebih kompetitif. Kinerja menjadi tuntutan mutlak. Indikator kinerja saat ini bukan indikator ukuran kinerja yang lengkap. Tetapi etika dalam berbisnis juga perlu diperhatikan demi kelangsungan khidup perusahaan supaya tetap dipercaya masyarakat dan Investor. Alasan yang mendasari pentingnya tanggung jawab sosial:
- Lingkungan yang lebih baik.
- Penghindaran regulasi tambahan pemerintah
- Pemanfaatan sumber daya perusahaan yang lebih baik
- Perbaikan citra perusahaan
Namun ssebagaimana diungkapkan oleh Milton Friedman, perusahaan juga tidak boleh mengabaikan kepentingan stakeholder.

2. apakah PNS sebuah profesi? jelaskan!
Ya, karena PNS memenuhi struktur persyaratan profesi. Yaitu:
a.Fondasi
Bidang pengetahuan yang diakui dan sangat penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran
b. Kerangka
- Proses pendidikan: PTK, PTN, PTS
- Proses ujian dan sertifikasi: Ujian CPNS
- Tanggung jawab pd masy: Pelayanan publik
c. Atap
- Asosiasi profesi: IAI, Korpri, dsb.
- Standar teknis: Tupoksi
- Kode etik: KodEt PNS

3. Apa yang dimaksud dengan korupsi dan bagaimana mengatasinya?
Korupsi adl tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
Cara mengatasi: Preventif VS Represif

4. sebutkan dan jelaskan 5 hal larangan bagi PNS dalam PP no. 30 tahun 1980!
- Sewenang2
- Gratifikasi
- Korupsi
- Melakukan tindakan yang mencemarkan martabat dan kehormatan negara
- Menyalahgunakan wewenang
- dsb... ada 18 poin hal 15-4 dan 15-5

5. Sebutkan 3 hal yang sama dan yang berbeda dari kewajiban dan larangan pada dirjen bea cukai dan dirjen pajak
Persamaan kewajiban:
- Memberikan layanan sebaik2nya
- bersikap sopan
- Berpenampilan menarik
- Jujur dalam bertugas
- Membimbing bawahan
- Mematuhi perintah atasan
- masih banyak.
Persamaan larangan:
- Korupsi
- Gratifikasi
- Melanggar kerahasiaan
Perbedaan kewajiban:
- BC ada dorongan pada bawahan
- BC ada ketentuan jam kerja
- BC ada meningkatkan kekompakan korps
- dsb.
Perbedaan larangan:
- BC ada pemeriksaan kekayaan
- BC ada pelaporan kekayaan
- BC ada larangan penyalahgunaan senjata api
- BC ada standar seragam dinas
- dsb
Referensi hal 15-8 sd 15-14

6. apa visi misi anda?
Jawab: terserahlah.

7. apa perbedaan orang yang mempunyai visi dan misi dengan yang tidak mempunyai?


ada soal kasus pula lho..

pertanyaanya :
1 identifikasi isu-isu etis PNS
Mal-praktik birokrasi, korupsi, benturan kepentingan.

2. apakah ada isu profesionalisme pada kasus di atas
Baca bab 14.


Esay III

1. Suap? Sudahkan kita siap menghadapi suap? cara mengatasinya?

2. Apa yang dimaksud dengan Corporated Sosial Reponsibility (CSR)?
CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban-kewajiban di luar kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh hukum atau perjanjian-perjanjian khusus. intinya kewajiban ini (CSR) bersifar sukarela dan mencakup bidang yang sangat luas.

3. Mengapa di Indonesia CSR bersifat mandatory di bidang tertentu? Sedangkan di negara lain bersifat Recommended? Jelaskan!
hal ini dikarenakan masih kurang sadarnya perusahaan2 di indonesia untuk menjalankan kewajiban sosialnya dan jika dibiarkan maka akan merugikan negara (misal: pembuangan limbah). oleh karena itu CSR bersifat mandatory dalam beberapa bidang [kurang lebih gitu].

4. Mengapa PNS harus profesional? mengapa PNS diikat dengan kode etik profesi?
- kode etik tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan mengenai perilaku spesifik baik yang diharapkan maupun dilarang bagi PNS

tugas etprof

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA
1. KOMITMEN DAN KONSISTEN
2. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
3. KEIKLASAN DAN KEJUJURAN
4. INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME
5. KREATIVITAS DAN KEPEKAAN
6. KEPEMIMPINAN DAN KETELADANAN
7. KEBERSAMAAN DAN DINAMIKA KELOMPOK
8. KETEPATAN DAN KECEPATAN
9. RASIONALITAS (IQ) DAN KECERDASAN EMOSI (EQ)
10. KETEGUHAN DAN KETEGASAN
11. DISIPLIN DAN KETERATURAN KERJA
12. KEBERANIAN DAN KEARIFAN
13. KETEKUNAN DAN KESABARAN
14. KEADILAN DAN KETERBUKAAN
15. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KOMITMEN DAN KONSISTEN
Adanya ketepatan visi, misi & tujuan organisasi yang ditetapkan.
Adanya kepastian bahwa visi, misi & tujuan organisasi telah dijadikan acuan dalam menggerakan organisasi.
Adanya pembinaan yang sistematis dari pimpinan dalam membangun komitmen.
Adanya penegakan disiplin yang adil dan konsisten.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Adanya ketegasan wewenang dan tanggung jawab.
Adanya kepastian kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan.
Adanya ketepatan SOP yang ditetapkan.
Adanya ketepatan dalam pendelegasian wewenang.
Adanya kejelasan sistem reward and punishment.

KEIKLASAN DAN KEJUJURAN
Adanya jaminan dinamika SOP pelayanan.
Adanya penegakkan sistem pengawasan yang efektif.
Adanya perwujudan kesejahteraan aparatur.
Adanya keteladanan pimpinan pada semua level.

INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME
Adanya upaya peningkatan kesejahteraan.
Adanya transparansi dalam seleksi/rekruitmen pegawai.
Adanya kepastian, kejelasan dan pembinaan pola karir.
Adanya ukuran kinerja pelayanan yang transparan.

KREATIVITAS DAN KEPEKAAN
Adanya reward & punishment berdasarkan kreativitas & kerajinan.
Adanya jaminan keterbukaan manajemen.
Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat pelanggan.

KEPEMIMPINAN DAN KETELADANAN
Adanya kefahaman terhadap syarat-syarat jabatan.
Adanya kefahaman bagi para pemangku jabatan terhadap pola kepemimpinan dan keteladanan.

KEBERSAMAAN DAN DINAMIKA KELOMPOK
Adanya kesamaan pemahaman terhadap tujuan organisasi.
Adanya pemberdayaan kelompok kerja.
Adanya pemberdayaan sistem pengendalian intern.
Adanya penyesuaian kepentingan individu dgn organisasi.
Adanya kesamaan pemahaman terhadap pentingnya Gugus Kendali Mutu/ Kelompok Kerja.

KETEPATAN DAN KECEPATAN
Adanya kepastian rincian tugas jabatan .
Adanya ketepatan antara pejabat dengan jabatannya.
Adanya kesesuaian antara rencana dan realisasi.
Adanya dukungan teknologi yang tepat.

RASIONALITAS (IQ) DAN KECERDASAN EMOSI (EQ).
Adanya metoda pengujian yang tepat dalam rekuitment.
Adanya dukungan kebijakan dan ketentuan yang jelas.
Adanya keteladanan pemimpin dan kultur yang mendukung.
Adanya dukungan pemimpin dlm pengemb. kecerdasan.
Adanya jaminan program diklat yang sesuai kebutuhan.
Adanya pemahaman yang dinamis terhadap iptek terkini.

KETEGUHAN DAN KETEGASAN
Adanya ketepatan pejabat sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
Adanya kefahaman terhadap SOP yang berlaku.
Adanya kefahaman terhadap nilai-nilai spiritual.
Adanya percontohan keteladanan dari pemimpin dalam bersikap dan berperilaku teguh dan tegas.
Adanya kewaspadaan terhadap sikap-sikap yg merugikan.

DISIPLIN DAN KETERATURAN KERJA
Adanya SOP pada setiap tugas dan pengembanganya.
Adanya perangkat keras pendukung operasional SOP.
Adanya kompensasi penghasilan yang layak.
Adanya standard kinerja yang jelas pada setiap tugas.
Adanya pola promosi dan demosi yang adil.
Adanya kepastian diklat secara periodik.
Adanya apresiasi dari pimpinan terhadap pegawai yang disiplin.

KEBERANIAN DAN KEARIFAN
Adanya perhatian yang tinggi terhadap terwujudnya good governance.
Adanya gerakan yang kuat dan konsisten terhadap penerapan pola hidup sederhana.
Adanya pemberlakuan sistem penilaian kinerja individu dan kinerja unit organisasi yang Obyektif dan kontinue.

KETEKUNAN DAN KESABARAN
Adanya kejelasan sistem merit pada setiap jabatan.
Adanya penetapan sistem target yang konsisten dalam mencapai tujuan.

KEADILAN DAN KETERBUKAAN
Adanya penjatuhan sanksi yang layak dan adil.
Adanya penegakan aturan yang konsisten dan adil.
Adanya gerakan pemberdayaan kontrol masyarakat.
Adanya pemberdayaan sistem pengendalian manajemen.
Adanya peningkatan penghasilan yang disertai dengan penegakan disiplin, pengawasan dan evaluasi kinerja yang obyektif dan transparan.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Adanya sikap yang positif terhadap perkembangan IPTEK.
Adanya gerakan penyebarluasan IPTEK dikalangan PEGAWAI / PEJABAT